jalanjalan-indonesia.com – DPRD Kabupaten Dairi kembali menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan adanya perjalanan dinas atau yang disebut warga sebagai ‘jalan-jalan’ usai pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh pemerhati anggaran, Ungkap Marpaung, warga Desa Uruk Mbelin, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, pada Rabu (1/10).
“Pasca penetapan P-APBD, dewan jalan-jalan ke luar kota. Tujuannya, diduga kuat untuk memperoleh tambahan uang masuk,” ungkapnya.
Ungkap menilai langkah tersebut tidak bijak karena tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Tahun ini, keuangan pemerintah menyusut. Dana pembangunan minim. Kok malah legislator jalan-jalan. Ini pemborosan,” tambahnya.
🚧 Soroti Minimnya Pembangunan Infrastruktur
Ungkap menilai kondisi tersebut tidak mencerminkan keberpihakan wakil rakyat pada kebutuhan dasar warga. Ia mencontohkan beberapa infrastruktur yang belum tersentuh pembangunan meski sudah lama rusak.
“Banyak aspirasi masyarakat belum terakomodir. Contoh, infrastruktur jalan ke Desa Sinar Pagi, Kecamatan Tanah Pinem dari Desa Pardomuan seakan tidak tersentuh,” ujarnya.
Ia menggambarkan kondisi warga desa yang masih mengalami kesulitan memasarkan hasil pertanian karena akses jalan yang rusak parah.
“Padahal, potensi sumber daya alam melimpah. Petani gigih, namun hasil tani sulit dipasarkan lantaran jalan hancur. Akibatnya masyarakat tetap miskin,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti jalan penghubung antara Desa Lau Kersik, Kecamatan Gunung Sitember, dan Desa Lae Markelang, Kecamatan Siempat Nempu Hilir yang sudah hampir dua tahun putus total tanpa ada perbaikan.
💬 Seruan Batalkan Perjalanan Dinas
Ungkap menegaskan bahwa DPRD Dairi harus membatalkan agenda perjalanan yang tidak mendesak dan mengalihkan anggaran untuk kepentingan publik.
“DPRD harus membatalkan perjalanan lalu mengalihkan anggaran itu untuk kesejahteraan rakyat. Bangun jalan, perbaiki irigasi, itu yang lebih penting,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar para legislator tidak mengabaikan penderitaan masyarakat yang selama ini masih menghadapi kesulitan akses akibat infrastruktur rusak.
“Kalau aspirasi rakyat diabaikan sementara dewan jalan-jalan, jangan salahkan jika rakyat marah,” pungkasnya.
🏛️ Respons DPRD Dairi Masih Minim
Hingga berita ini diturunkan, Wakil Ketua DPRD Dairi, Halvensius Tondang, belum memberikan tanggapan terkait isu perjalanan dinas tersebut.
Pihak media telah mencoba menghubunginya, namun pertanyaan yang diajukan belum mendapat jawaban resmi.
📆 Agenda Perjalanan Dinas
Sementara itu, sumber internal DPRD Dairi membenarkan adanya perjalanan dinas yang akan dilaksanakan mulai Kamis (2/10).
“Tempo perjalanan mulai besok sampai 13 Oktober. Agendanya perjalanan dalam provinsi,” kata sumber tersebut.
Meskipun disebut sebagai perjalanan dalam provinsi, masyarakat mempertanyakan urgensi perjalanan tersebut mengingat kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami pengetatan.
🌱 Masyarakat Minta Prioritas untuk Infrastruktur
Isu perjalanan dinas DPRD Dairi memicu kembali tuntutan masyarakat agar pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran daerah.
Bagi warga di desa-desa terpencil, akses jalan yang baik sangat penting untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
“Pemerintah dan DPRD harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan agenda jalan-jalan yang tidak jelas manfaatnya,” kata salah seorang warga.
📌 Kesimpulan
Dugaan perjalanan dinas DPRD Dairi usai pengesahan P-APBD 2025 menjadi sorotan publik dan menuai kritik tajam dari pemerhati anggaran.
Masyarakat berharap agar dana perjalanan dinas dialihkan untuk memperbaiki infrastruktur yang selama ini terabaikan.
Kritik ini juga menjadi pengingat bagi para wakil rakyat bahwa kepercayaan publik bergantung pada sejauh mana mereka benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
Cek juga platform artikel terbaru dari olahraga.online
